INHIL,- Sebanyak 153 personel gabungan dari TNI, Polri, hingga Satpol PP disiagakan untuk mengawal keamanan masa mahasiswa yang sedang melakukan aksi demo tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pada Kamis (8/9/2022).
Kapolres Indragiri Hilir (Inhil) AKBP Norhayat SIK menyebutkan, penjagaan dilakukan di Gerbang dan Kantor DPRD Inhil Jalan Soebrantas Tembilahan. Pasukan gabungan ini dikerahkan untuk memastikan aksi penyampaian aspirasi berjalan dengan aman.
"Kami tetap melakukan penyiagaan pasukan untuk kelancaran mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Inhil dalam menyalurkan aspirasinya," kata Kapolres dalam keterangannya.
Ia juga mengarahkan anggotanya agar mengamankan lintasan pedemo dengan mengikuti prosedur operasional standar (SOP) yang berlaku, yakni tanpa kekerasan.
"Kepada seluruh personel yang nantinya terjun dalam pengamanan untuk menjalankan tugas sesuai SOP, berikan pelayanan yang humanis dengan cara mengayomi peserta aksi unjuk rasa dalam menyuarakan aspirasinya," katanya
Aksi demo juga dihadiri Dandim 0314/Inhil Letkol Arh. M. Nahruddin Roshid SE MTr.(Han), Wakapolres Inhil, Kompol Yudhi Franata SH SIK, Kabag Ops Kompol Rizki Hidayat SE SIK, Kabag SDM Kompol Sangkut Suryadiningrat SSos MSos.
Untuk diketahui organisasi mahasiswa terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), BEM STAI Auliaurrasyidin, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (Kammi) dan Persis yabg tergabung mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Inhil, sekitar pukul 09:00 wib, bergerak menuju arah kantor DPRD Inhil.
Berbagai macam atribut dibawa oleh puluhan mahasiswa tersebut, salah satunya ornamen keranda. Mereka juga membentangkan spanduk sebagai bentuk protes kenaikan harga BBM.
Orator bergantian berorasi, menurut Jendlap Aliansi Mahasiswa Inhil, Rio Febriansyah menutut dan menolak kenaikan harga BBM serta isu daerah lainnya.
"Kami Mahasiswa Inhil meminta kepada DPRD Inhil untuk menyepakati segala tuntutan yang diajukan, diantaranya menolak kenaikan harga BBM dan mendesak Presiden RI untuk transparan terhadap penyaluran anggaran pengalihan BBM bersubsidi, mendesak pemerintah untuk menstabilkan harga bahan-bahan pokok, mendesak pemerintah menstabilkan harga komoditi kelapa, sawit dan pinang serta memaksimalkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di wilayah Inhil," ujarnya.
Dialog panjang terjadi antara Aliansi Mahasiswa Inhil, DPRD, Dinas Perkebunan, Dibas Perdagangan dan Bappeda, dengan berbagai macam pertanyaan dan jawaban serta sanggahan mengenai permasalahan yang dibawa oleh mahasiswa Inhil di forum.
Editor:Arsyad*
