.jpeg)
foto suasana ruang pertemuan FGD/dok.priARDnusantara.com, Tembilahan - Komisi pemilihan Umum (KPU) Inhil menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) bersama para Stake Holder terkait untuk menerima masukan terhadap penyelenggaraan pemilu dalam merumuskan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum(PKPU) yang di gelar di Aula Pertemuan Hotel Harmoni II pada sabtu 24/06/2023.
Forum diskusi yang digelar oleh KPU Inhil dilaksanakan sesuai arahan KPU pusat untuk melaksanakan FGD di semua satuan kerja mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dalam merumuskan rancangan peraturan (PKPU) dengan melibatkan berbagai pihak baik dari unsur pemerintahan,peserta partai politik, pihak kepolisian, kejaksaan,TNI,akademisi,organisasi kepemudaan,insan pers serta komponen masyarakat lainnya.
Dalam sambutan nya ketua KPU inhil H.Herdian Asmi memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dalam forum tersebut yang telah ikut berpartisipasi untuk memeberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum(PKPU) untuk ditetapkan menjadi sebuah peraturan oleh KPU pusat nantinya.
"Semua masukan yang telah di berikan kepada kami akan segera kita sampaikan kepada KPU pusat melalui KPU provinsi terutama hal-hal krusial dengan harapan masukan ini menjadi pertimbangan dalam merumuskan rancangan untuk di jadikan sebuah peraturan KPU" Terang ketua KPU inhil.
Herdian Asmi menjelaskan berbagai evaluasi mendalam telah dilakukan oleh KPU untuk merumuskan berbagai kebijakan agar proses pemilihan umum dapat berlangsung jujur,adil dan aman,serta tidak lagi memakan korban jiwa terutama di tingkat PPK dan PPS.
"KPU telah melakukan berbagai upaya termasuk penyederhanaan formulir rekapitulasi suara di tingkat PPK maupun PPS dengan mengintegrasikaan tekhnologi dalam bentuk aplikasi serta perangkat pendukung digital lainnya. hal ini diharapkan nantinya petugas di lapangan dapat bekerja lebih maksimal dan efisien dan tentu diharapkan tidak ada lagi korban jiwa berjatuhan yang disinyalir akibat kelelahan"Harapnya.
Selain itu ketua KPU inhil juga menambahkan agar semua pemangku kepentingan dapat berkolaborasi untuk membantu agar persentase tingkat partisipasi pemilih menjadi lebih baik di tahun 2024 yang akan datang, karena inhil termasuk urutan ke 11 di antara 12 kabupaten kota yang ada di wilayah provinsi riau dengan tingkat partisipasi pemilih yang relatif cukup rendah untuk datang ke tempat pemungutan suara(TPS).
Terakhir Herdian Asmi kembali menekankan bahwa KPU adalah penyelenggara pemilu yang berada pada posisi netral, untuk itu diharapakan kerja sama semua pihak agar hajatan nasional yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 nantinya dapat berlangsung dengan jujur dan adil.
.jpeg "Author by Fitra Andriyan")
