.jpeg)
Dok. Diskominfopers InhilARDnusantara.com, INDRAGIRI HILIR,- Awal tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir sukses meraih prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Kabupaten Inhil berhasil meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2022 kategori Madya yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI, Jum'at (19/1/2024) di Jl.Merdeka Barat Jakarta.
Penghargaan APE 2022 merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang telah menerapkan kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak.
Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang diwakili Asdep Gender Sosial Budaya dan Keluarga Eko Novi Ariyanti RD kepada Pemerintah Kabupaten Inhil yang di terima langsung Pj.Bupati Inhil H.Herman.
Turut mendampingi Pj.Bupati Herman pada kesempatan tersebut, Pj. Ketua TP PKK Hj.Katerina Susanti Herman, Kepala Dinas beserta Pejabat dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Inhil.
Saat menerima penghargaan itu, Pj.Bupati Inhil menyampaikan ini merupakan suatu prestasi yang menurutnya salah satu terbaik.
"Tetapi penghargaan ini bukan menjadi tujuan akhir dari Pemerintah Kabupaten Inhil setelah mendapatkan penghargaan ini, Pemda Inhil akan terdorong untuk lebih konsen dan giat dalam mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak", Ungkap Pj.Bupati Inhil Herman Usai menerima Penghargaan.
Pj.Bupati Inhil juga mengatakan prestasi atau keberhasilan ini adalah amanah dan sekaligus tantangan untuk bekerja lebih giat dan lebih baik lagi.
"Penghargaan yang kita terima ini bukanlah semata - mata kerja Pemerintah saja tetapi hasil dari kerja sama dari semua pihak khususnya masyarakat Kabupaten Inhil " Tutup Hambali.
Sebagai informasi, Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). APE diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA) sejak tahun 2004.***
Penilaian APE ditekankan pada 7 komponen kunci, yaitu: komitmen, kebijakan, anggaran, program dan kegiatan, mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, serta advokasi dan kemitraan. Setiap komponen memiliki indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan kategori yang diikuti. Kategori penerima APE adalah: pratama (pemula), madya (pengembangan), utama (peletakan dasar dan keberlanjutan), dan mentor.***
.jpeg "Author by Fitra Andriyan")
