ARDnusantara.com, Jakarta - PJ Bupati Indragiri Hilir H. Erisman Yahya menghadiri acara Launching Roadmap Hilirisasi Kelapa di Gedung Bappenas, Senin (30/09/2024), di Jakarta.
Roadmap Hilirisasi Kelapa sudah masuk dalam RPJMN 2025-2045. Dengan hilirisasi diharapkan seluruh bagian dari kelapa akan bernilai ekonomis. Ini tentu akan meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
Pada kesempatan itu, Pj Bupati Erisman juga menyampaikan harapan masyarakat Indragiri Hilir agar ke depan Kabupaten Inhil bisa mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sebagimana DBH Kelapa Sawit.
Harapan tersebut disambut baik oleh Menteri Bappenas Suharso Monoarfa yang bertindak sebagai keynote speaker dalam Peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045.
Kegiatan yang ditaja oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dihadiri oleh Menteri Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Investasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), hingga Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) serta pemerinta kabupaten Indragiri Hilir untuk mendorong hilirisasi kelapa.
PJ Bupati sangat mengapresiasi kegiatan peluncuran Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045 ini sebab sangat berdampak bagi masyarakat Indragiri Hilir pada umumnya.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, salah satu yang dijadikan motor penggerak perekonomian adalah hilirisasi melalui industri.
Salah satu komoditas yang akan dikembangkan dari berbagai kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia adalah kelapa.
“Inhil memiliki potensi kelapa yang luar biasa, dengan luas perkebunan 432 ribu hektar yang dibeli gelar hamparan kelapa dunia oleh pelaku usaha kelapa,” ucapnya.
Saat ini Indonesia menduduki posisi kedua (kalah dari Filipina per tahun 2020) di dunia sebagai negara terbesar penghasil kelapa dalam hal luasan (3,7 hektar/ha), volume produksi (1,12 ton per ha), serta total ekspor kelapa dan turunnya (kalah dalam nilai maupun ragam).
Catatan lainnya ialah produktivitas kelapa di Tanah Air stagnan di angka 1,1 ton per ha, 98,95 persen kebun rakyat tradisional tanpa pengorganisasian dan regenerasi, sebanyak 378.191 ribu ha tanaman tak menghasilkan (tua/rusak) dengan kemampuan replanting 6-10 ribu ha per tahun, lalu 756,98 juta kelapa bulat masih diekspor dengan pajak ekspor 0 persen.
Sementara itu menurut Suharso, seluruh bagian dari kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari air, daging buah, batang, daun, hingga akar. Diversifikasi produk turunan kelapa yang bisa dikembangkan melalui hilirisasi antara lain menjadi kertas selulosa nata de coco, baterai listrik ramah lingkungan, bioavtur, hingga santan kelapa sebagai susu vegan.
“Tentu seluruh upaya ini harus sedemikian rupa tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi bisa diorkestrasi dan dengan demikian kalau bentuknya orkestrasi, pendekatannya adalah industri dan pasar yang lebih luas, sehingga kontinuitas dari supply terjaga, kualitasnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Model bisnis dan financial model juga tentu akan tersertakan sedemikian rupa, dan dengan demikian pembinaan petani-petani muda juga akan tertarik karena cara-cara pendekatan yang sesuai dengan zamannya,” ujar Menteri PPN.
Sebagai penutup, ia menegaskan bahwa akan segera membuat rancangan terkait DBH Kelapa guna mempercepat kemajuan komoditas tersebut serta memberikan motifasi bagi petani untuk tetap fokus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Redaksi
